Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer.
Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI terkait program pengiriman siswa ke barak militer.
“Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5).
“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” sambungnya.
Jasra menjelaskan hasil pengawasan KPAI juga merekomendasikan agar sarana dan prasana untuk pendidikan anak di barak militer diperbaiki.
Tak hanya itu, ia mengatakan pelatih siswa di barak militer juga harus dievaluasi oleh Dedi Mulyadi dan jajaran agar tak melatih dengan perspektif militeristik.
Sebab, kata dia, upaya mendidik anak tak bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik melainkan harus dilakukan dengan upaya yang komunikatif.
“Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya,” ujarnya.
“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak,” sambungnya.
Editor: William
