Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Jumat (20/6) di Ballroom Hotel Ciputra Surabaya,
Majelis ini membahas isu sinkronisasi sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) dengan sistem pendidikan dasar dan menengah.
“Harapannya sistem seleksi masuk perguruan tinggi agar lebih harmonis dengan sistem pendidikan di SMA dan SMK,” kata Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof Martadi.
Menurut Martadi, perbedaan standar penilaian rapor antar sekolah, banyaknya jalur masuk perguruan tinggi, serta beban berlebih pada peserta didik menjadi permasalahan mendasar.
“Saat ini banyak keluhan soal rapor yang tidak standar. Begitu mahasiswa masuk dan kami tracing prestasinya, hasilnya tidak signifikan. Ini jelas jadi PR,” tegasnya.
Martadi mengungkapkan, output dari sidang ini adalah dua rekomendasi utama: pertama, masukan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi mengenai penyederhanaan dan harmonisasi seleksi masuk perguruan tinggi.
Kedua, usulan kepada Kementerian Pendidikan Dasar terkait model evaluasi dan tes kompetensi siswa agar selaras dengan kebutuhan pendidikan tinggi.
Sehingga, ke depan harapannya tentu sistem seleksi masuk perguruan tinggi lebih harmonis, lebih sinkron dengan sistem pembelajaran yang ada di SMA dan SMK. Kemudian lebih sederhana dan tentu lebih berkeadilan, dan lebih objektif, paparnya
Ia juga menekankan bahwa rekomendasi ini penting bagi PTNBH yang memiliki otonomi dalam menentukan jalur masuk. “Majelis Senat Akademik itu seperti DPR-nya. Sehingga punya otoritas, power untuk melakukan pengawasan akademik di masing-masing perguruan tinggi,” imbuhnya.
Martadi mencontohkan kebijakan di Unesa yang memiliki beragam jalur mandiri, termasuk Jalur Golden Ticket bagi mahasiswa berprestasi luar biasa, baik akademik maupun non-akademik
“Ada yang punya followers hampir satu juta, langsung kami beri Golden Ticket, diterima tanpa tes dan full beasiswa hingga lulus. Tapi harus ada kontribusi, seperti mempromosikan kampus lewat konten positif,” jelasnya.
Unesa juga memiliki jalur kerjasama dengan pemerintah daerah seperti Kalimantan Timur, jalur internasional, serta seleksi berdasarkan prestasi olahraga hingga keagamaan.
Meski begitu, Martadi mengakui perlu ada evaluasi menyeluruh. “Tiga jalur nasional tetap ada, yakni prestasi, tes, dan mandiri. Tapi jalur mandiri perlu dievaluasi agar tetap adil dan efektif,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Srie Tjahjandarie menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru adalah kewenangan masing-masing perguruan tinggi. Namun, Kementerian tetap berkepentingan menjaga prinsip keadilan, akuntabilitas, dan objektivitas dalam seleksi.
Jadi, bisa berlaku untuk siapa saja, tidak hanya untuk sekelompok peserta yang punya eksklusifitas. Jadi, harus bersifat inklusif. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru ini juga harus dapat menampung berbagai kelompok peserta,” tegas Tjitjik.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Majelis Senat Akademik PTNBH yang memulai kajian ini. Hasilnya akan menjadi masukan penting bagi Kementerian untuk mengevaluasi apakah sistem yang ada sudah tepat atau perlu perbaikan.
Pendidikan itu satu paket. SMA dan SMK tidak bisa dilepaskan dari perguruan tinggi. Kalau tidak sinkron, yang dirugikan adalah siswa dan negara,” pungkasnya.
“Kita perlu mensinergikan, karena tidak mungkin dua jenjang ini berdiri sendiri, terpisah. Jadi, output dari sekolah menengah, baik itu SMA, SMK, menjadi inputnya sistem penerimaan mahasiswa baru. Tentu kita ingin kebijakan penerimaan mahasiswa baru bersifat inklusif,” tandasnya.
Editor: Lilicya
