SURABAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Fokus utama saat ini diarahkan pada pengendalian inflasi pangan jelang Lebaran 2026 serta percepatan digitalisasi transaksi keuangan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) yang digelar pada Kamis (26/2) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, merumuskan sejumlah poin strategis yang mencakup dua aspek vital bagi perekonomian Jatim.
Pertama yakni strategi Pengendalian Inflasi (TPID). Dijelaskan bahwa menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran Idul Fitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memberikan perhatian khusus pada stabilitas harga komoditas pangan. Ibrahim menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap tren kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis.
“Harga daging ayam, telur, dan aneka cabai mulai menunjukkan tren peningkatan yang berpotensi menekan inflasi. Oleh karena itu, Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD),” ungkap Ibrahim.
Selain itu, langkah konkret yang diambil meliputi pemberian diskon tarif tol dan angkutan udara, serta penyediaan bantuan mudik bagi warga Jawa Timur. Untuk jangka panjang, produktivitas pertanian akan ditingkatkan melalui transformasi struktural berbasis teknologi.
“Produktivitas pertanian akan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan modifikasi cuaca guna memitigasi dampak perubahan iklim,” sambungnya.
Kemudian yang kedua akselerasi Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pada aspek digitalisasi, lanjut Ibrahim, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Timur menunjukkan capaian yang sangat positif. Saat ini, seluruh wilayah Jawa Timur telah masuk dalam Kategori Digital dengan nilai indeks di atas 80–100.
“Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemda dalam mengimplementasikan layanan keuangan yang lebih transparan dan efisien,” jelasnya.
Peningkatan ini juga tecermin dari akseptansi QRIS yang tumbuh pesat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun merchant. Penggunaan kanal pembayaran digital ini terbukti mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, sekaligus mempercepat pelayanan publik secara keseluruhan.
Komitmen Berkelanjutan
Ibrahim juga mengapresiasi mayoritas Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang menunjukkan komitmen besar terhadap keberlanjutan program melalui aktifnya SK Peta Jalan ETPD.
“Melalui penguatan ekspektasi masyarakat yang didukung oleh tokoh agama dan masyarakat, diharapkan Jawa Timur dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global,” tegas Ibrahim menutup keterangannya.
Editor: Emily
