SURABAYA, 2026 — Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setiyono meminta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mengubah tolak ukur kinerja. PKB diminta tidak hanya mengejar target administratif, tetapi diukur dari dampak nyata di masyarakat.
“PKB dan TPK menjadi ujung tombak keberhasilan negara kita menuju cita-cita yang telah ditetapkan,” ujar Budi dalam pembinaan dan evaluasi kinerja Kemendukbangga/BKKBN di Surabaya, Senin (14/9/2026).
Budi menekankan keberhasilan PKB harus terlihat dari penurunan masalah seperti stunting dan kehamilan tidak direncanakan di wilayah binaan. Pelayanan kontrasepsi juga tetap penting meski TFR sudah di angka 2,13.
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Shodiqin menyebut keterbatasan PKB masih jadi tantangan. Di Sumenep satu PKB membina 17 desa/kelurahan, di Bojonegoro 14 desa/kelurahan. Bahkan enam kecamatan di Sumenep belum memiliki penyuluh.
“Di beberapa daerah, penyuluh KB sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak memiliki penyuluh KB,” katanya.
Untuk mengatasi hal itu, BKKBN Jatim mengoptimalkan 93.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Pendampingan juga diperluas mulai dari calon pengantin hingga lansia.
Budi juga mendorong pemanfaatan AI seperti ChatGPT dan Gemini untuk efisiensi kerja, serta penerapan penilaian kinerja ASN 360 derajat berbasis meritokrasi.
“Pintar saja tidak cukup. Kinerja juga harus sesuai dengan ekspektasi dari atas, samping, bawah dan masyarakat,” tegasnya.
Hingga 14 September 2026, realisasi anggaran APBN BKKBN Jatim mencapai 91,65 persen dari pagu Rp293,644 miliar.
Teks & Foto: Bagus
Editor: Lilicya
