FH Unesa Sosialisasikan Posbankumdes di Desa Arjowinangun Pacitan

PACITAN – Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH Unesa) memberikan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) sebagai alternatif layanan bantuan hukum di tingkat masyarakat.

Kegiatan bertajuk Sosialisasi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Bantuan Hukum melalui Penguatan Paralegal dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Kegiatan tersebut digelar di Balai Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan.

Tim dosen yang terlibat adalah Ahmad Muhajir Firrizqi Mubaroq, S.H., M.Kn., Dr. Rocmad Dwi Riwayanto, S.H., M.H., dan Alfan Dzikria Nurrachman, S.H., M.H.

Sosialisasi digelar untuk menjawab anggapan masyarakat, baik perseorangan maupun perangkat desa, yang memandang lembaga peradilan sebagai tempat yang rumit, mahal, dan memakan waktu panjang.

Melalui Posbankumdes, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam mengatasi sengketa secara perdata atau pidana, negosiasi, mediasi, atau mekanisme keadilan restorative justice.

Baca Juga:  48 Mahasiswa Unesa Praktik Kebidanan di Unusa

“Selama ini, banyak masyarakat yang enggan bersinggungan dengan sengketa karena menganggapnya berbelit dan mahal. Padahal, mekanisme melalui posbankumdes justru dirancang agar masyarakat bisa memperoleh keadilan dengan cepat dan biaya ringan,” ujar Alfan Dzikria Nurrachman, Rabu (18/11).

Kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak Pemerintah Desa Arjowinangun yang mengapresiasi inisiatif Unesa dalam menghadirkan pendidikan hukum yang aplikatif dan mudah dipahami.

Dalam sesi utama, para dosen FH Unesa memaparkan materi seputar peran Posbankumdes, serta langkah-langkah praktis dalam mengajukan upaya bantuan hukum di posbankumdes.

Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara efektif tanpa harus mencari law firm di perkotaan yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Baca Juga:  Dosen Unesa Dampingi Sivitas Akademika Unhasy Menulis Karya Ilmiah dengan Bantuan AI

“Kami ingin membangun kesadaran hukum preventif, sebelum represif, agar para masyarakat memahami hak dan kewajibannya saat sengketa muncul,” jelas Alfan.

Kegiatan ini tidak hanya bersifat teoretis. Peserta juga diajak menganalisis kasus-kasus nyata yang sering dihadapi, seperti wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan perbuatan melawan hukum yang dapat diselesaikan melalui paralegal di Posbankumdes.

Melalui pendekatan simulasi, peserta belajar mengidentifikasi masalah hukum, memilih jalur penyelesaian secara langsung ataupun penyelesaian alternatif.

“Dengan latihan praktik seperti ini, masyarakat bisa melihat bahwa hukum tidak sesulit yang dibayangkan,” tutur Alfan.

Selain memperkenalkan aspek teknis hukum, kegiatan ini juga bertujuan menghapus stigma sulitnya penyelesaian sengketa melalui posbankumdes. Menurut tim dosen FH Unesa, persepsi bahwa pengadilan lambat dan rumit sering kali muncul karena kurangnya pemahaman prosedur dan akses informasi hukum.

Baca Juga:  Wisuda ke-123 Unesa Kukuhkan 1.511 Lulusan, Rektor Dorong Alumni Progresif dan Kontributif

Di akhir kegiatan, tim dosen FH Unesa menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan PkM ini menjadi bukti bahwa peran perguruan tinggi tidak berhenti pada pendidikan di ruang kelas, tetapi juga hadir untuk memberdayakan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung.

Dengan pendekatan edukatif, humanis, dan berbasis praktik, kegiatan ini diharapkan memperkuat posisi Fakultas Hukum Unesa sebagai perguruan tinggi yang menjembatani ilmu hukum serta adaptif menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Melalui kolaborasi semacam ini, Unesa menegaskan komitmennya untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum di tingkat desa wilayah Kabupaten Pacitan.

Teks: Bagus
Editor: Lilicya