Ratusan Truk Padati Surabaya, Demo Tolak ODOL

Ratusan truk memadati depan kantor Dishub Jawa Timur, Kamis (19/6) di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kemacetan panjang terjadi lantaran truk berjajar sepanjang jalan dan bergerak merayap.

Sopir truk sengaja memelankan laju kendaraan sebagai bentuk penolakan Penerapan penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

Ribuan massa dari ratusan truk ini tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Mereka demo dengan kasi mogok kerja. Rute konvoi ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Mapolda Jatim, hingga Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya.

Baca Juga:  Pemerintah Siaga Potensi Tsunami, Dampak Gempa Rusia

Para sopir mengancam akan tidur selama tiga hari di depan Kantor Gubernur sebagai bentuk aksi lanjutan.

Koordinator II GSJT, Angga Firdiansyah menegaskan, para sopir sejatinya tidak menginginkan kelebihan muatan. Namun, tuntutan pasar dan industri justru memaksa mereka untuk membawa barang-barang dengan ukuran dan berat di luar kapasitas truk standar.

“Kami tidak mau bawa muatan besar-besar, tapi karena tuntutan industri, kami terpaksa,” ujar Angga kepada media.

Baca Juga:  DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

Menurutnya, kondisi pasar saat ini lebih memilih kendaraan besar dan panjang karena kapasitas angkut yang dianggap efisien. Bahkan, untuk barang ringan seperti makanan ringan pun kerap ditumpuk tinggi.

Angga juga menyoroti ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan ODOL. Ia menyebut bahwa proyek-proyek pemerintah pun masih menggunakan kendaraan yang tidak sesuai aturan.

“Proses itu kami alami bertahun-tahun. Saya tidak akan bilang secara langsung, tapi secara tidak langsung pemerintah juga melegalkan keadaan itu,” tegasnya.

Baca Juga:  Imbas Argo Bromo Anjlok, Daop 8 Batalkan 9 KA Tujuan Jakarta

GSJT menilai bahwa penerapan ODOL dilakukan secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan realita di lapangan. Para sopir merasa terpaksa tunduk pada aturan tanpa solusi alternatif yang adil, sementara pasar dan industri belum beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Editor: Lilicya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *