SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan tingginya penetrasi internet di Jawa Timur menuntut komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan perlindungan anak secara inklusif.
Hal itu disampaikan Emil dalam Temu Nasional 1 Dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) 2026 di Hall Ternate, ASEEC Tower, Kampus Dharmawangsa-B UNAIR, Selasa (3/11/2026).
“Risiko di ruang digital tidak hanya berupa konten berbahaya, namun juga dampak kesehatan hingga kecanduan. Karena itu, kebijakan perlindungan anak di Jawa Timur harus bersifat menyeluruh,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Profil Internet Indonesia APJII 2026, penetrasi internet Jawa Timur mencapai 83,41 persen, lebih tinggi 1,69 persen dibandingkan penetrasi nasional yang berada di angka 81,47 persen.
Emil mengingatkan bahaya optimasi algoritma media sosial yang dirancang memicu adiksi. Ia juga menyoroti fenomena cancel culture akibat cyber bullying di kalangan pengguna ruang digital.
“Algoritma media sosial terus menampilkan konten yang kita tonton hingga berisiko memicu kecanduan gawai. Masyarakat kita juga mulai menerapkan cancel culture, di mana kesalahan kecil dapat memicu serangan bertubi-tubi melalui kolom komentar,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Jawa Timur meluncurkan program Perisai Anak. Program ini berfokus pada lima pilar utama, yakni penguatan regulasi, peningkatan literasi, pengembangan sistem informasi, kolaborasi multipihak, serta monitoring dan evaluasi.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan fitur Belajar Digital, Lindungi Anak, dan Ruang Anak untuk edukasi pengasuhan, pengecekan kebiasaan digital, hingga pendampingan emosional bagi generasi muda.
“Perisai Anak dirancang sebagai portal terpadu untuk memberikan perlindungan mulai dari edukasi pencegahan hingga penanganan insidensi. Program ini memperkuat sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pendidikan,” paparnya.
Pemprov Jatim berkomitmen mengembangkan fitur lanjutan, termasuk layanan Lapor Insiden Publik dan Pengasuhan Berbasis Institusi.
“Pemerintah harus hadir aktif mengakses media sosial agar terus mengetahui kondisi aktual yang dihadapi masyarakat. Langkah ini menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem digital Jawa Timur yang aman dan ramah anak,” pungkas Emil.
Teks: Bagus
Editor: William
