SURABAYA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur hingga 30 September 2026 tercatat solid dengan surplus Rp95,59 triliun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Max Darmawan, dalam Media Briefing Triwulan IV 2026 di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Total pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp188,13 triliun. Angka ini setara 67,24 persen dari target Rp279,77 triliun, serta tumbuh 8,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Realisasi pendapatan negara tersebut ditopang tiga sektor utama,” ujarnya.
Kepabeanan dan Cukai terealisasi Rp102,70 triliun atau 67,93 persen dari target Rp151,17 triliun, tumbuh 2,14 persen (yoy).
Pajak terealisasi Rp78,07 triliun atau 63,82 persen dari target Rp122,33 triliun, dengan pertumbuhan signifikan 19,19 persen (yoy).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp7,35 triliun, melampaui target Rp6,27 triliun atau 117,39 persen, dengan pertumbuhan 7,34 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp92,53 triliun atau 76,60 persen dari total pagu Rp120,79 triliun. Angka belanja ini tumbuh tipis 0,04 persen (yoy).
Rincian belanja negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp38,07 triliun atau 68,69 persen dari pagu Rp55,43 triliun, yang tumbuh 31,09 persen (yoy), serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp54,46 triliun atau 83,32 persen dari pagu Rp65,37 triliun, yang terkontraksi 14,17 persen (yoy).
Fokus Perlindungan Sosial dan Penanganan Karhutla
Pemerintah juga memaparkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) di Jawa Timur yang berfungsi sebagai penahan guncangan (shock absorber) daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga. Hingga 30 September 2026, realisasi belanja bansos mencapai Rp8,77 triliun.
“Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjangkau 6.295.375 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp200.000 per bulan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima 4.867.131 KPM untuk mendukung akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) yang terealisasi kepada 98.059 kepala keluarga sebagai bantalan pengaman sosial tambahan,” sambung Max.
Di sektor lingkungan, APBN 2026 turut memberikan dukungan fiskal untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jawa Timur. Luas karhutla di Jawa Timur pada Januari hingga 14 Oktober 2026 mencapai 10.835 hektare atau 5,36 persen terhadap total karhutla nasional yang mencapai 202.010 hektare.
Untuk mendukung penanganannya, alokasi anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan lingkup Kementerian Kehutanan di Jawa Timur pada 2026 ditingkatkan menjadi Rp91,57 miliar. Angka ini tumbuh 88,95 persen (yoy) dan menjadi alokasi tertinggi dalam enam tahun terakhir, meski realisasinya hingga cut-off data masih 34,47 persen dari pagu.
Media Briefing bertema “Sinergi Kebijakan dan Penguatan Intermediasi untuk Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, serta Membangun Optimisme Masyarakat Jawa Timur” ini menghadirkan jajaran pimpinan instansi keuangan di Jawa Timur, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Teks: Bagus
Editor: William
