Jatim Perkuat Sinergi Jaga Inflasi Jelang Nataru

SURABAYA –  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK Jawa Timur, dan 38 pemerintah kabupaten/kota menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur di Hotel Trans, Surabaya, Rabu (18/11).

HLM yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026”.

Sinergi tersebut berpijak pada fondasi ekonomi Jawa Timur yang solid, dengan pertumbuhan sebesar 5,82 persen (yoy) pada triwulan III 2026 dan inflasi tahunan pada Oktober 2026 sebesar 3,09 persen (yoy). Inflasi akhir tahun diperkirakan masih dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur.

Baca Juga:  BI Jatim Gelar ASRFest 2026, Gelorakan Semangat Pahlawan Lewat Edukasi Rupiah dan Pembayaran Digital

“Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur,” ujar Ibrahim.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat El Nino, serta kenaikan harga komoditas global. Untuk itu, strategi pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) perlu diperkuat dengan sistem deteksi dini harga dan ketersediaan pasokan.

Senada, Gubernur Khofifah menegaskan tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, tetapi juga memastikan harga komoditas tetap terjangkau masyarakat. Ia mendorong bupati dan wali kota turun langsung memantau harga di pasar serta mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) termasuk misi dagang agar ketidakseimbangan pasokan dan disparitas harga dapat ditangani lebih dini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono melaporkan inflasi Jawa Timur sepanjang 2026 tetap terjaga dalam target inflasi nasional. Kesiapan pasokan komoditas menghadapi Nataru disampaikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Perum Bulog. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pengendalian harga melalui pasar murah. Upaya tersebut didukung Pertamina dengan menyiapkan pelayanan BBM di jalur potensial menghadapi lonjakan permintaan jelang Nataru.

Baca Juga:  Pegadaian Kanwil XII Surabaya Hadirkan Tring! Gold Festival di Tunjungan Plaza 3

*Digitalisasi Daerah Kian Kokoh*

“Optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, integrasi data lintas instansi, dan peningkatan rasio pajak daerah menjadi langkah penting dalam agenda percepatan digitalisasi daerah,” tegas Gubernur Khofifah.

Kemajuan tersebut tercermin dari tingginya Indeks ETPD Provinsi Jawa Timur yang mencapai 98,25 persen pada Semester I 2026. Capaian ini diperkuat perluasan QRIS-TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi pemda, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta penguatan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.

Upaya tersebut mengantarkan Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik Tahun 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali.

*Akses Keuangan Inklusif untuk Sektor Produktif*

Baca Juga:  EJAVEC Forum 2026, BI Dorong Riset Jadi Solusi Ekonomi Jatim

Menurut Ibrahim, digitalisasi melalui TP2DD juga menjadi pengungkit produktivitas UMKM dan pembuka akses keuangan yang lebih luas, sehingga menjadi titik temu strategis dengan TPAKD.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran menekankan pentingnya peran TPAKD dalam memperluas akses pembiayaan produktif melalui sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota, didukung program literasi dan inklusi keuangan seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemprov Jatim, OJK, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus menindaklanjuti kesepakatan HLM guna menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan memperluas akses keuangan bagi sektor produktif.

Teks: Bagus
Editor: William