JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kebijakan rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana narkotika sebagai penanganan kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya bersama tujuh kementerian dan lembaga lainnya segera menyiapkan kebijakan tersebut.
“Presiden memberi arahan untuk bagaimana melakukan rehabilitasi dan reedukasi terkait dengan pada pengguna narkotika di dalam lapas kita hari ini,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/10).
Supratman menyebut rehabilitasi dan reedukasi akan menyasar narapidana narkotika yang masih usia produktif. Untuk data tersebut, Supratman mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Adapun titik lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi, ia belum menjelaskan secara detail.
“Intinya nanti akan dilakukan (di) pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi terkait dengan pengguna narkotika yang jumlahnya sesuai data dari Pak Menteri Imipas, terutama sasarannya adalah mereka yang masih usia produktif,” kata Supratman.
Supratman bersama sejumlah menteri lainnya sepakat membentuk tim kecil selama satu minggu untuk membahas kebijakan selanjutnya.
“Dan saat ini kami bersepakat untuk membentuk tim kecil selama seminggu untuk merumuskan kebijakan selanjutnya,” ujarnya.
Program rehabilitasi dan reedukasi ini juga akan memiliki kurikulum khusus. Nantinya, kurikulum ini akan disusun bersama Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sementara untuk proses rehabilitasi akan dilakukan bersama Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Khusus untuk kurikulumnya nanti disusun bersama antara Mendiktisaintek dan dibantu oleh Kepala BRIN,” ujar Supratman.
Editor: William
