DJP Jatim I Bina UMKM Lewat Business Development Services

SURABAYA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I bersama lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya menggelar pembinaan UMKM melalui program Business Development Services (BDS) di Aula Kanwil DJP Jatim I, Selasa (21/10/2026).

Kegiatan mengusung tema “Penguatan Ekosistem Bisnis untuk UMKM yang Legal, Halal, dan Berdaya Saing” dan diikuti pelaku UMKM binaan lima KPP, yakni KPP Pratama Surabaya Wonocolo, Rungkut, Karangpilang, Mulyorejo, dan Gubeng.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jatim I Siti Rahayu mengatakan program BDS merupakan bentuk dukungan DJP dalam mendorong pengembangan UMKM melalui pembinaan terintegrasi dengan edukasi perpajakan.

Baca Juga:  Menteri UMKM Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas dan Mandiri

“Melalui BDS, DJP memiliki ruang strategis untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya,” ujar Siti.

Ia menyebut kegiatan dirangkaikan dengan bazar UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk secara langsung serta memperluas jaringan pemasaran.

BDS kali ini menghadirkan narasumber dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Timur dan BPOM Surabaya. KDEKS memberikan materi tata cara pengajuan sertifikasi halal, sementara BPOM menjelaskan persyaratan dan alur izin edar pangan olahan.

Baca Juga:  Bank Indonesia Dorong Visi Pusat Ekonomi Syariah Dunia Lewat ISEF 2026

Siti menjelaskan sertifikasi halal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka pasar lebih luas sesuai UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan izin edar pangan olahan wajib sesuai UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Selain legalitas, peserta juga mendapat edukasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela.

“Legalitas menjadi fondasi kepercayaan dan membuka peluang perluasan pasar, sertifikasi halal mencerminkan komitmen terhadap kualitas produk dan kepercayaan konsumen, sedangkan kepatuhan pajak menjadi bagian dari tata kelola usaha yang baik,” kata Siti.

Baca Juga:  KPPU Soroti Efek Jaringan dan Dominasi Platform dalam Ekonomi Digital

Kanwil DJP Jatim I berharap BDS menjadi sarana edukasi, pendampingan, dan kolaborasi untuk mendorong UMKM mandiri, berdaya saing, dan patuh pajak.

Editor: Martin