SURABAYA – Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Muhammad Anis Matta menyampaikan tiga agenda penting yang akan diperjuangkan Partai Gelora dalam pembahasan regulasi Pemilu mendatang.
Hal itu disampaikan Anis saat menghadiri konsolidasi tingkat Jawa Timur sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) rekrutmen anggota dan verifikasi partai politik (verpol) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia di Surabaya, Sabtu (7/11/2026).
Pertama, mendorong penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi nol persen.
“Kebijakan tersebut perlu dikaji agar tidak membatasi keterwakilan politik masyarakat melalui partai politik,” ungkapnya.
Kedua, menyederhanakan proses administrasi kepemiluan, termasuk verifikasi administrasi dan faktual bagi partai politik yang sebelumnya telah mengikuti pemilu.
Anis menilai, pengulangan proses administrasi yang tidak diperlukan berpotensi menghabiskan energi, waktu, dan biaya partai politik. Padahal, anggaran tersebut seharusnya dapat lebih difokuskan untuk kegiatan kampanye dan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Partai politik seharusnya bisa lebih banyak memfokuskan pengeluaran finansialnya pada proses kampanye, bukan justru habis untuk urusan administrasi yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan,” tegasnya.
Ketiga, Partai Gelora mendorong adanya mekanisme yang lebih efektif untuk mengontrol, mendeteksi, serta mencegah praktik politik uang (money politics) yang selama ini dinilai merusak kualitas demokrasi dan hasil pemilu.
Anis menegaskan, ketiga agenda tersebut akan menjadi bagian dari sikap dan perjuangan Partai Gelora dalam proses penyusunan undang-undang pemilu mendatang.
Teks: Bagus
Editor: Martin
