Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Timur hingga November 2025 terjaga dan berperan penting dalam menopang perekonomian daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan sektor jasa keuangan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyampaikan bahwa ketahanan sektor jasa keuangan tercermin dari kinerja perbankan, industri keuangan nonbank (IKNB), pasar modal, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk upaya pelindungan konsumen.
“Stabilitas sektor jasa keuangan Jawa Timur tetap terjaga dan terus mendukung aktivitas ekonomi daerah,” ujar Yunita, Rabu.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, inflasi Jawa Timur pada triwulan IV 2025 hingga November diprakirakan meningkat dibandingkan triwulan III 2025, namun masih berada di sekitar sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen (year on year/yoy). Inflasi November 2025 tercatat sebesar 2,63 persen (yoy), sedikit meningkat dari capaian triwulan III 2025 sebesar 2,53 persen (yoy).
Peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas hortikultura akibat tingginya curah hujan, serta komoditas peternakan seiring meningkatnya biaya input dan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, kebijakan stimulus pemerintah, termasuk subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk angkutan udara, turut menahan laju tekanan inflasi.
Sementara itu, berdasarkan data PDRB, inflasi Jawa Timur pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,93 persen secara tahunan (yoy) dan kumulatif sejak awal tahun (year to date/ytd), dengan Indeks Harga Konsumen mencapai 110,25. Kondisi ini menunjukkan inflasi tahunan Jawa Timur masih terkendali meskipun terdapat tekanan musiman secara bulanan.
Risiko inflasi ke depan diperkirakan masih bersumber dari komoditas pangan strategis, komponen nonpangan dengan bobot besar seperti emas perhiasan, serta kelompok transportasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Untuk itu, pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Timur dan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, termasuk melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.
Ke depan, kebijakan pengendalian inflasi diprioritaskan pada stabilisasi pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta respons musiman berbasis kewilayahan guna menjaga inflasi tetap dalam sasaran dan menekan disparitas antar daerah.
Editor: Lilicya
