Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK), memberikan peringatan keras kepada pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) se-Indonesia. Dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH 2026 di Universitas Airlangga, Jumat (6/2), JK menegaskan bahwa kampus tidak boleh mengorbankan kualitas demi menambal keterbatasan anggaran negara.
Di tengah tekanan ekonomi global, JK menilai mengandalkan penuh kucuran dana pemerintah bukanlah strategi yang bijak. Namun, ia mengecam keras praktik instan menambah kuota mahasiswa secara berlebihan sebagai solusi finansial.
“Menambah jumlah mahasiswa demi menutupi kekurangan anggaran justru akan menurunkan mutu pendidikan secara keseluruhan,” tegasnya.
Sebagai jalan keluar, dia mendorong kampus untuk lebih gesit dalam mencari pendanaan alternatif melalui tiga strategi utama. Pertama Hilirisasi Riset, mengoptimalkan hasil penelitian menjadi unit usaha produktif. Kemudian kolaborasi industri, untuk emperkuat jejaring strategis dengan sektor swasta. Dan mobilisasi alumni untuk enggerakkan potensi fundraising dan kewirausahaan lulusan.
“Kita harus memikirkan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sekaligus kemajuan negara tanpa harus selalu bergantung pada APBN,” tambahnya.
Selain persoalan finansial, forum ini juga menjadi ajang krusial untuk merespons Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Ketua Senat Akademik Unair, Prof. Dr. Nursalam, menyatakan bahwa MSA PTNBH berkomitmen memberikan rekomendasi strategis kepada DPR RI agar kebijakan publik tetap berpijak pada nilai akademik.
“Rekomendasi ini diharapkan mampu menjembatani kondisi riil di lapangan dengan tuntutan global,” ujar Prof. Nursalam.
Foto: Bagus
Editor: William
