Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Saat ini, angka partisipasi pendidikan tinggi di tanah air masih tertahan di angka 32 persen, tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Hal tersebut disampaikan Fauzan dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) yang digelar di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (6/2).
Fauzan menegaskan bahwa rendahnya angka partisipasi ini berkaitan erat dengan persoalan aksesibilitas, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah. Untuk mengatasinya, pemerintah berkomitmen memperkuat skema bantuan pendidikan agar anak usia kuliah tidak terhambat biaya.
“Angka partisipasi kuliah kita ini masih perlu didorong karena masih sekitar 32 persen. Kita masih kalah dengan negara-negara tetangga. Hal-hal seperti itulah yang menjadi fokus dalam pertemuan ini,” ujar Fauzan.
Instrumen utama yang diandalkan pemerintah adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Fauzan merinci bahwa dukungan pembiayaan ini tidak hanya datang dari pusat, tetapi juga melalui kolaborasi berbagai pihak.
Seperti KIP Pusat & Daerah. Ada sinergi anggaran antara pemerintah pusat dan kebijakan kepala daerah. Kemudian Beasiswa Industri untuk dorongan bagi sektor swasta untuk terlibat aktif dalam pembiayaan pendidikan. Terakhir Kebijakan Kampus, apresiasi diberikan kepada Unair yang telah mengalokasikan kuota 20% bagi mahasiswa kurang mampu.
Selain masalah kuantitas (partisipasi), Wamendiktisaintek juga menyoroti masalah kualitas, khususnya mengenai relevansi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai masih ada celah (gap) antara kompetensi yang diajarkan di kampus dengan realitas di lapangan.
“Realitas di lapangan, antara kompetensi yang diberikan di kampus dengan realitas yang terjadi belum terlalu matching. Kita mengejar supaya terjadi kesempurnaan link and match itu,” pungkasnya.
Melalui forum MSA PTNBH ini, diharapkan seluruh pemangku kebijakan dapat merumuskan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman guna mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global.
Foto: Bagus
Editor: William
