Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat. Ini tercermin dari Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang tembus Rp42.008 triliun pada kuartal II 2024.
BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antarbank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual.
“Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 13,42 persen (yoy) sehingga mencapai Rp42.008,08 triliun,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (17/7).
Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 67,79 persen (yoy) mencapai 785,95 juta transaksi. Transaksi digital banking tercatat 5.363,00 juta transaksi atau tumbuh sebesar 34,49 persen (yoy).
Sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 39,24 persen (yoy) mencapai 3.958,53 juta transaksi.
BI mencatat transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.
Sementara itu, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM turun 8,42 persen (yoy) menjadi 1.759,92 juta transaksi. Selanjutnya, transaksi kartu kredit tumbuh 20,92 persen (yoy) mencapai 114,31 juta transaksi.
Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 6,61 persen (yoy) menjadi Rp1.057,8 triliun.
Lebih lanjut, Perry mengatakan stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang semakin luas.
“Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, aman, dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai,” kata Perry.
Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat.
Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif didorong perluasan kerja sama antar pelaku industri.
“BI terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil),” tutup Perry.
Penulis: Erbe. Editor: William
