SURABAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jawa Timur mulai memukul sektor transportasi dan pariwisata.
Antrean panjang yang terjadi selama beberapa hari terakhir membuat operasional armada angkutan terganggu akibat waktu habis terbuang di jalan.
Ketua Organisasi Angkutan Darat Jawa Timur (Organda Jatim), Firman, mengungkapkan bahwa para sopir kini kehilangan potensi pendapatan secara signifikan.
Armada yang biasanya mampu melayani hingga empat rit atau dua kali perjalanan pulang-pergi (PP) antar kota dalam sehari, kini menyusut drastis.
“Gara-gara menunggu antrean yang cukup lama, hilang kesempatan mendapat rezeki. Jadi hanya bisa menjalankan satu PP,” ujar Firman, Jumat (26/6).
Kondisi di lapangan juga kian memanas. Menurut Firman, durasi antrean yang panjang di bawah terik matahari memicu aksi saling serobot antar pengemudi hingga berujung pada perkelahian fisik di area SPBU.
Dampak buruk ini turut menjalar ke sektor pariwisata. Firman mencontohkan kejadian di daerah Solo, di mana armada wisata yang telanjur membawa penumpang kehabisan solar subsidi. Demi menjaga jadwal perjalanan, pengusaha terpaksa membeli Solar Dex non-subsidi yang jauh lebih mahal, sehingga membengkakkan biaya operasional.
Jika krisis BBM ini terus berlarut-larut, Organda Jatim mengancam akan menghentikan operasional sebagian armada secara sementara guna menghindari risiko kendaraan telantar di jalan.
Menurut analisis Organda, kelangkaan ini dipicu oleh perubahan kebijakan kuota BBM dari pemerintah pusat yang awalnya berbasis tahunan menjadi bulanan.
Akibatnya, pasokan di tingkat SPBU sudah menipis setiap memasuki akhir bulan. Firman memprediksi fenomena antrean panjang ini akan menjadi pemandangan rutin setiap tanggal 22 ke atas.
Sebagai solusi konkret, Organda Jatim mendesak pemerintah menghapus sistem pembelian menggunakan barcode Pertamina. Sebagai gantinya, subsidi solar harus disalurkan secara langsung dan eksklusif kepada angkutan umum berpelat kuning yang legal, dengan indikator izin usaha aktif, serta STNK dan pajak yang hidup.
Organda menyarankan integrasi data langsung dengan pihak Samsat untuk mempermudah verifikasi di lapangan tanpa perlu sistem barcode yang dinilai sering bermasalah. Pemerintah diharapkan segera menambah pasokan solar di lapangan agar mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak semakin terpuruk.
Teks: Martin
Editor: William
