JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membuktikan keabsahan ijazah setara SMA lewat PTUN tidak ada gunanya.
Yusril mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang juga telah final.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebut dua putusan dari MA dan MK terkait surat keterangan (suket) Gibran itu saling menguatkan.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya.
Yusril menjelaskan dalam putusan MA, tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen, dan Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, sehingga ia tidak bisa mengajukan banding.
Ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga nampaknya tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” ucap dia.
Yusril mengatakan persoalan ini merupakan persoalan hukum yang harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini MK dan MA sudah membuat keputusan yang bersifat final.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak,” ujarnya.
Yusril juga menyinggung perkara yang tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi dihentikan karena objek yang disengketakan, yakni suket, sudah tidak ada lagi.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Selasa pagi.
Namun, setelah itu Gibran tidak secara eksplisit menyatakan akan mundur. Ia justru bertekad akan berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang ia gunakan saat maju mencalonkan diri jadi wakil presiden di Pilpres 2024 dengan mengajukan PK terhadap putusan MK dan MA soal ijazahnya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran.
Teks: Deta
Editor: William
