SURABAYA – Empat perguruan tinggi memaparkan gagasan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk transformasi pembelajaran, penelitian, dan penilaian akademik dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Pembahasan mengusung tema “Transformasi Pembelajaran, Digitalisasi, dan Relevansi Lulusan: Kematangan Digital, Tata Kelola Data, dan Etika AI”. Fokusnya adalah tata kelola AI agar tidak menggantikan kontribusi intelektual mahasiswa, sekaligus menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
Akademisi Universitas Diponegoro Rizal Isnanto menekankan tata kelola Generative AI dalam pendidikan doktoral. Ia membagi penggunaan AI ke dalam empat kategori: diperbolehkan, wajib diungkapkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang.
“AI memperkuat pembelajaran dan penelitian, bukan menggantikan kreativitas,” ujarnya.
Rizal meminta transparansi melalui dokumentasi alat, tujuan, bentuk bantuan, dan proses verifikasi. Penilaian tidak cukup mengandalkan skor pendeteksi AI, tetapi juga proses penyusunan dan kemampuan mahasiswa mempertanggungjawabkan karyanya.
Dosen Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Mukhlis Amien memperkenalkan agen AI untuk memeriksa materi kuliah sebelum dipakai mahasiswa. Dalam evaluasi sembilan kelas selama tujuh minggu, agen itu menemukan 18 masalah, mulai dari kesalahan lembar kerja, kode pemrograman, pengaturan LMS, hingga kekeliruan teks dan perhitungan. Semua masalah ditangani pada minggu yang sama.
“AI hanya berperan sebagai alat bantu pemeriksaan dan pemberian umpan balik. Dosen tetap memegang kendali atas perbaikan materi, keputusan akademik, dan penilaian akhir,” tegas Mukhlis.
Akademisi Uniska MAB Muhammad Edya Rosadi mengembangkan sistem pemeriksaan tugas pemrograman. Sistem memeriksa aspek teknis, AI menyusun draf penilaian, dosen menentukan nilai akhir. Sistem diterapkan pada 68 mahasiswa dalam dua kelas paralel dengan 14 praktikum mingguan. Dari lima tugas yang dievaluasi, empat memenuhi target penerbitan nilai maksimal tujuh hari setelah tenggat.
Sementara itu, Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi Sudarso memaparkan kajian kesenjangan kompetensi lulusan. Hasilnya, 73,4 persen perusahaan menilai kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri. Sebanyak 92,3 persen perusahaan merekrut lulusan baru, dan 81,7 persen menilai kebutuhan keterampilan berubah cepat akibat digitalisasi dan AI.
Kajian juga mencatat 59,3 persen lulusan memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari tiga bulan. Namun, kecepatan itu belum menjamin kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi.
“Di samping hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill yang mereka harapkan,” kata Sudarso.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam perancangan pembelajaran, magang, dan proyek praktik mahasiswa agar pendidikan tinggi tetap relevan.
Teks: Bagus
Editor: William
