SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur mengungkap lima modus investasi ilegal yang paling banyak dilaporkan masyarakat di Jawa Timur. Kelima modus tersebut yakni jasa periklanan dan sistem deposit, duplikasi penawaran investasi berizin, investasi pertanian/perkebunan, penawaran pendanaan, dan money game.
Plt Kepala OJK Jatim, Horas VM Tarihoran, menyampaikan hal itu dalam Media Briefing Triwulan IV/2026 yang digelar LPS bersama OJK Jatim, BI Jatim, dan Kanwil Kemenkeu Jatim di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
“Modus kejahatan inilah yang menghantui masyarakat Jatim. Mereka tidak sadar modus kejahatan ini tiba-tiba akan muncul,” kata Horas.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi ketiga dengan laporan kejahatan keuangan ilegal terbanyak secara nasional. Jumlah laporan pinjol ilegal mencapai 3.868, investasi ilegal 634, dan gadai ilegal 37.
Posisi pertama ditempati Jawa Barat dengan pinjol ilegal 6.697, investasi ilegal 729, dan gadai ilegal 35. Posisi kedua DKI Jakarta dengan pinjol ilegal 3.427, investasi ilegal 299, dan gadai ilegal 21. Sementara posisi keempat Jawa Tengah dengan pinjol ilegal 3.197, investasi ilegal 457, dan gadai ilegal 27. Posisi kelima Banten dengan pinjol ilegal 2.247, investasi ilegal 188, dan gadai ilegal 12.
Secara nasional, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal selama Januari–September 2026. Rinciannya, 951 pinjol ilegal, 242 investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Horas mengimbau masyarakat agar tidak mudah meminjamkan KTP kepada orang yang tidak dikenal.
“Jangan mudah meminjamkan KTP kepada orang yang tidak dikenal. Sebab, banyak kejahatan yang diproses pelakunya memiliki banyak rekening,” ujarnya.
Media briefing tersebut mengusung tema “Sinergi Kebijakan dan Penguatan Intermediasi untuk Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Membangun Optimisme Masyarakat Jatim”.
Teks: Bagus
Editor: William
