Empat otoritas keuangan dan ekonomi di Jawa Timur—LPS II, BI, OJK, dan Kemenkeu Jatim—menggelar Temu Media bertema penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan, Selasa (18/11)
Acara ini menjadi forum bersama untuk memaparkan kinerja, kebijakan, serta strategi lintas lembaga dalam mendukung ekonomi Jawa Timur di tengah penguatan kebijakan nasional dan ekonomi kerakyatan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan tiga fokus utama: perkembangan ekonomi global dan nasional, kondisi dan prospek ekonomi Jawa Timur, serta isu strategis daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,22% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (5,23%). Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong utama. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ditopang oleh akselerasi sektor konstruksi, pertanian, jasa pendidikan, dan informasi-komunikasi,” ungkap Ibrahim
Inflasi Oktober 2025 tercatat 2,69% (yoy) atau tetap dalam sasaran 2,5±1%. Komoditas emas perhiasan serta pangan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi. Ibrahim mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga saat HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama pada telur ayam, minyak goreng, dan tarif angkutan udara.
Dalam rangka pengendalian inflasi, BI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggelar High Level Meeting TPID pada 25 November 2025. Agenda ini dikolaborasikan dengan rapat TP2DD dan TP2ED mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilisasi Harga, dan Mempercepat Digitalisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan.” terangnya
Tujuannya adalah memperkuat komitmen menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi daerah, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Selain itu, BI bersiap menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada 28 November 2025 di Surabaya, yang akan diisi arahan Presiden RI dan paparan Gubernur BI mengenai prospek ekonomi dan arah kebijakan nasional,” tambahnya
Sementara itu, Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari, memaparkan kinerja sektor jasa keuangan yang solid. Hingga September 2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,81% (yoy), sementara penyaluran kredit naik 3,58% (yoy). Sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan menjadi kontributor utama penyaluran kredit.
“Pemerataan akses pembiayaan menunjukkan tren membaik di wilayah berkontribusi PDRB rendah. Kredit UMKM masih menjadi prioritas dengan porsi 37,75%, meski penyaluran KUR melambat tetapi kualitas kredit tetap terkendali. Implementasi POJK 19/2025 dinilai memperluas akses pembiayaan UMKM secara lebih mudah dan terjangkau,” kata Yunita Linda Sari
Kemudian untuk aktivitas pasar modal juga meningkat signifikan. Hingga September 2025, investor Jawa Timur mencatat net buy Rp.7,75 triliun, sementara pendanaan melalui securities crowdfunding melonjak 63,56%. Jumlah investor naik 22%, mencerminkan semakin dalamnya pasar keuangan daerah.
Subsektor asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga keuangan khusus tetap stabil. Pembiayaan pergadaian tumbuh lebih dari 55%, dan layanan pendanaan berbasis teknologi (LPBBTI) naik 16,41%, menunjukkan semakin tingginya kebutuhan pembiayaan digital.
Sejak 2024 hingga Oktober 2025, OJK telah melaksanakan 3.192 kegiatan edukasi dengan total peserta lebih dari 803 ribu orang. Program LAKU PANDAI, SIMPEL/KEJAR, serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) terus diperluas. Pada Jatim Fest 2025, “Pojok Keuangan Rakyat” menarik lebih dari 45 ribu pengunjung dengan transaksi Rp. 20,1 miliar.
Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK menerima 169 pengaduan, melayani 6.661 walk-in, dan menangani 39.867 layanan SLIK hingga September 2025. Kolaborasi OJK dalam Indonesia Anti Scam Center (IASC) berhasil memblokir 93.819 rekening terkait kejahatan keuangan dengan total dana beku Rp376,5 miliar.
“Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) terus berjalan dengan fokus pada komoditas Pisang Mas Kirana di Lumajang serta melon di Blitar dan Lamongan berbasis closed-loop ecosystem. Hingga September 2025, program menyalurkan pembiayaan Rp3,04 miliar,” tambah Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari
Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyampaikan bahwa sepanjang 2024–2025 terdapat 26 BPR/S yang masuk penanganan LPS. Dari jumlah tersebut, 23 dilikuidasi, satu diselamatkan lewat skema bail-in, dan dua masih proses. Pada 2025, satu BPR di Jawa Timur dicabut izin usahanya dan dilikuidasi LPS.
“Cakupan penjaminan simpanan tetap tinggi, mencapai 99,94% rekening bank umum dan 99,97% rekening BPR/S secara nasional. Di Jawa Timur, penjaminan mencakup 75,02 juta rekening bank umum dan 2,46 juta rekening BPR/S,” ungkapnya
Per September 2025, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah menjadi 3,50% di bank umum dan 6,00% di BPR. Meskipun begitu, rata-rata suku bunga simpanan masih berada di atas TBP, dengan proporsi nasabah yang menerima bunga di atas TBP meningkat menjadi 32%, naik dari 13% pada 2022.
” LPS juga mencatat masih terdapat 51 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan. Upaya literasi dan inklusi keuangan terus diperkuat bersama anggota KSSK,” tegasnya
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp180,63 triliun atau 63,88ri target. Penerimaan perpajakan mencatat Rp173,93 triliun, sementara PNBP mencapai Rp6,7 triliun atau melampaui target 123,11%.
Baca Juga: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Global
“Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang pajak terbesar dengan kontribusi Rp31,78 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100,54 triliun, tumbuh 4% (yoy). PNBP Lainnya dan PNBP BLU mencatat pertumbuhan positif, terutama dari pelayanan pendidikan dan rumah sakit,” ujar Dudung Rudi Hendratna
Realisasi belanja negara hingga triwulan III 2025 mencapai Rp92,09 triliun atau 72,97ri pagu, terdiri dari belanja K/L Rp28,64 triliun dan TKD Rp63,45 triliun. DBH tumbuh pesat 24,30% (yoy) seiring kenaikan harga minyak dunia.
Editor: William
