Seiring semakin kuatnya integrasi ekonomi ASEAN, penguatan kerja sama persaingan usaha lintas negara menjadi kebutuhan mendesak.
Menjawab tantangan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong lahirnya berbagai organisasi masyarakat khusus persaingan usaha agar mampu berperan lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan dalam mendukung kebijakan serta penegakan hukum persaingan usaha di kawasan Asia Tenggara.
Peran serta masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan rencana strategis ASEAN bidang persaingan usaha 2026-2030, yakni untuk membantu perkembangan pasar yang adil di Kawasan (to foster fair markets in the region).
Dorongan itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa saat menerima kunjungan delegasi mantan Anggota KPPU Periode I dan sekaligus Dewan Penasihat ACI, Soy M. Pardede di Gedung KPPU, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Turut hadir M. Syarkawi Rauf, Ketua ACI yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPPU di tahun 2015.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peran strategis organisasi masyarakat sebagai institusi pendukung pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persaingan usaha, khususnya di kawasan ASEAN.
Ketua KPPU menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung kerja sama
dengan berbagai organisasi masyarakat untuk persaingan usaha.
KPPU mencatat, telah berkembang berbagai organisasi masyarakat di Indonesia yang berfokus pada isu persaingan usaha, termasuk AMCO, FCN, ICLA, hingga FDPU.
Melalui ACI, institut yang diinisiasi sejak 2008 untuk kepentingan wilayah Indonesia dan Asia Tenggara ini, KPPU menilai positif keberadaannya dalam turut serta berkontribusi menciptakan kawasan yang kompetitif.
“Indonesia harus tetap bisa menjadi contoh negara dengan pertumbuhan persaingan usaha
yang signifikan. Termasuk dalam mendorong peran serta masyarakat untuk turut andil guna mendukung tujuan di Kawasan. Inisiatif pak Soy M. Pardede, figur penting bagi awal
tumbuhnya persaingan usaha di ASEAN, sangat krusial dalam membantu Indonesia untuk
mengembangkan kawasan ASEAN yang kompetitif,” ujar Ketua KPPU.
KPPU menilai, berbagai penguatan peran tersebut perlu diiringi dengan penataan
ulang kelembagaan organisasi masyarakat, agar ACI dapat tumbuh lebih besar, dikelola
secara profesional, serta memiliki keberlanjutan jangka panjang, sekaligus memperluas
jejaring kerja sama dengan otoritas persaingan usaha di negara-negara ASEAN dan mitra
internasional lainnya.
Lebih lanjut, KPPU mendorong institut tersebut untuk secara aktif membangun
komunikasi dan koordinasi dengan mantan pimpinan otoritas persaingan usaha, pelaku
usaha, serta kalangan akademisi di ASEAN.
Upaya ini dinilai strategis untuk memperjelas posisi dan peran kelembagaan organisasi, sekaligus memperkuat legitimasi dan kepercayaan dalam menjalin kerja sama di tingkat regional dan global.
Editor: William
