SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Mengusung tema “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”, forum yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut menjadi wadah konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat iklim investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya sinergi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem investasi yang semakin kondusif.
“Berbagai langkah strategis didorong, mulai dari percepatan harmonisasi tata ruang, penyediaan lahan investasi, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO), hingga peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung investasi,” ucapnya Kamis (25/6).
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Nasrul menyampaikan bahwa pencanangan ini bukan sekadar menandai dimulainya kegiatan pendataan, tetapi menjadi momentum menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi pembangunan nasional maupun daerah.
Dia menjelaskan bahwa dinamika dunia usaha di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan hasil pemutakhiran Statistical Business Register (SBR) Tahun 2026, jumlah usaha di Jawa Timur mencapai sekitar 5,09 juta usaha, meningkat 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi 2016.
“Namun demikian, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengetahui jumlah usaha. Pemerintah juga memerlukan informasi mengenai karakteristik usaha, sektor unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, serta berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha saat ini,” tegasnya.
Menurut Nashrul, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai struktur perekonomian Indonesia, termasuk kondisi ekonomi Jawa Timur. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), mendukung penguatan UMKM, meningkatkan daya tarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa mendatang.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga dinilai semakin relevan mengingat transformasi ekonomi dalam satu dekade terakhir telah berlangsung sangat cepat. Perkembangan ekonomi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya berbagai model bisnis baru menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, instansi vertikal, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama karena data yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Mengakhiri sambutannya, Deputi Statistik Sosial BPS RI mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. “Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran, dan dari kebijakan yang tepat sasaran akan lahir pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat,” pesannya.
Melalui pencanangan ini, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penyediaan data ekonomi yang berkualitas untuk mendukung kebijakan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun ekosistem ekonomi yang semakin tangguh dan berdaya saing.
Teks: Bagus
Editor: Martin
