JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) menggelar unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ribuan massa aksi dari beragam latar belakang memadati sekitar monumen proklamasi, tepat di depan dua patung pahlawan nasional Soekarno dan Mohammad Hatta.
Puluhan bendera dari masing-masing organisasi tampak dibentangkan ke udara. Pekikan merdeka dan takbir juga diteriakkan oleh massa aksi sebagai bentuk semangat.
Aksi tersebut dihadiri tokoh agama dan masyarakat, termasuk Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.
Ketua Pelaksana ARBI, Ustadz Bachtiar Nasir, menjelaskan alasan pemilihan Tugu Proklamasi sebagai titik aksi. Menurutnya, monumen itu mempunyai semangat serupa dengan ARBI untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam memperjuangkan keadilan.
“Dari Tugu Proklamasi ini ada peristiwa besar yang kita catat kenapa kemudian kita berada di sini. Bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” ucap Bachtiar.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung dinamika politik yang belakangan menjadi pergunjingan publik, seperti kasus penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit dan mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Menurut Bachtiar, kasus-kasus itu tetap harus diproses melalui mekanisme hukum yang sesuai dan transparan serta tak pandang bulu untuk menindak tegas para terduga pelaku.
“Kita tidak akan biarkan para komprador politik, para perampas negeri, dan para penjahat-penjahat yang selama ini telah memecah belah Indonesia,” tegas Bachtiar.
Maka dari itu, Aliansi Rakyat Bela Indonesia memberikan lima poin pernyataan sikap sekaligus desakan guna merespons dinamika politik tersebut, yaitu:
1. Menegaskan komitmen ARBI dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar bersatu mempertahankan kedaulatan republik.
2. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia dengan kompak untuk melawan pengkhianat bangsa.
3. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu melawan kepentingan oligarki serta menentang dominasi pihak asing untuk menguasai aset negara.
4. Mengajak masyarakat agar kompak menyerukan kepada pemerintah agar menerapkan Pasal 33 UUD 1945 dengan semestinya.
5. Mengajak masyarakat bersatu dalam mengawal proses hukum yang acap kali serampangan dan tidak dijalankan dengan prinsip keadilan.
Editor: William
