SURABAYA – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Surabaya, Akmal Riski Santoso, menolak upaya menjadikan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PW IPNU Jawa Timur sebagai forum deklarasi atau penentuan calon Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) IPNU.
“Rapimwil yang akan digelar di Madura merupakan tindak lanjut dari Rapimwil di Surabaya, pada tanggal 31 Oktober 2026,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Menurut Akmal, Rapimwil merupakan forum strategis di tingkat wilayah yang harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sekaligus membahas kinerja dan evaluasi PW IPNU Jatim. Adapun pemilihan dan penetapan Ketua Umum PP IPNU merupakan kewenangan Kongres IPNU.
“Kewenangan memilih dan menetapkan Ketua Umum PP IPNU sepenuhnya berada pada Kongres IPNU, bukan pada Rapimwil,” terangnya.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Ketua PW IPNU Jawa Timur, M. Rafli Rifki Reza. Akmal berharap Rafli tetap mengemban amanah dan mendampingi kader IPNU se-Jawa Timur dalam menjalankan organisasi.
“Kami berharap rekan Rafli masih di Jawa Timur membersamai kita di cabang-cabang,” jelasnya.
Menurutnya, perbedaan pilihan dalam kontestasi kepemimpinan merupakan hal yang wajar. Ia mengingatkan agar tidak ada pemaksaan kehendak yang berpotensi menimbulkan polarisasi di tubuh organisasi.
“Menyeragamkan pilihan calon justru berisiko menciptakan polarisasi dan melemahkan persatuan kita. Kita satu organisasi karena kesamaan perjuangan, bukan karena harus memilih figur yang sama,” ujarnya.
Oleh karena itu, Akmal berharap Rapimwil PW IPNU Jawa Timur tetap berjalan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Ia meminta agar penentuan Ketua Umum Pimpinan Pusat diserahkan kepada Kongres IPNU melalui mekanisme organisasi yang demokratis dan berkeadilan.
“Keputusan yang mengikat atau mengarahkan seluruh PC pada satu pilihan tertentu dinilai dapat mencederai kemandirian struktur organisasi,” tutupnya.
Teks: Agil
Editor: William
