Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul meminta masyarakat agar ke depannya mulai aktif membantu pemutakhiran data, bukan hanya memprotes bantuan sosial (bansos) yang tak tepat sasaran.
Ini menyusul pengakuan Gus Ipul soal 45 persen program bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah bakal melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos.
“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
“Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos),” kata Gus Ipul.
Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI).
Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.
Di lain sisi, warga penerima bansos juga boleh menyanggah ketika merasa bantuan tersebut salah sasaran. Itu semua bisa dilakukan melalui aplikasi atau sistem Government Technology (GovTech) yang sedang dibangun DEN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Sekarang dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos. Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tegas Mensos Saifullah Yusuf.
Editor: William
