Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merangkul ormas Muhammadiyah dan NU dalam mewujudkan sejuta penyuluh UMKM di Indonesia. Saat ini KPPU juga sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal penyuluhan UMKM. “Penting kita lakukan untuk bisa mencapai target satu juta penyuluh,” ungkap Rhido Jusmadi Anggota KPPU RI saat gelar konferensi pers, Selasa (16/4) di Surabaya.
Target sejuta penyuluh UMKM ini, katanya, akan melihat stakeholder yang bekerjasama dengan KPPU. Mana yang paling banyak. Proyeksi KPPU yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu yang paling besar. “Karena secara jumlah yang paling besar ada di Jawa,” sambungnya.
Mengapa dibutuhkan penyuluh? Diungkapkan Kepala Kanwil IV KPPU, Dendy R Sutrisno bahwa ini dikarenakan masalah kemitraan. Dia mengambil contoh, produksi sawit misalnya. Tidak dilibatkannya UMKM dalam perjanjian awal saat produksi. Pelaku usaha besar ini tidak melibatkan mitranya (UMKM) dalam produksi, teknologi, dan pemberdayaan.
“Sehingga upaya mitra kecil tidak akan pernah naik kelas. Ini menjadi penting bagi KPPU untuk mengembalikan konsep kemitraan,” jelas Dendy yang kala itu mendampingi Rhido.
Menurut KPPU konsep mitra di Indonesia masih bias. Yang namanya kemitraan, tegasnya, yakni corebussines. Adanya pelibatan UMKM atas produksi pelaku usaha besar sebagai mitranya. Sehingga ada perkembangan tiap tahun dari mitra binaanya.
Harapannya, dengan ada penyuluh UMKM kemitraan seperti ini bisa membantu KPPU untuk pelaporan, pengaduan antara pelaku usaha besar dengan UMKM lainnya dan mengedukasi.
“Saat ini kita sudah bekerja sama. Yang MoU diwilayah kami saja ada 15 perguruan tinggi, pemerintah daerah bahkan secara khusus kita sudah membentuk satuan tugas pengawasan implementasi kemitraan di bidang peternakan. Di tiap provinsi sudah ada,” tegas Dendy.
Penulis: Erbe
Editor: William
