Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan UU Pemilu perubahan kedua saat ini masih dibahas secara informal oleh para ketua umum partai politik.
Menurut Puan, para ketua umum ingin memastikan RUU Pemilu nantinya bisa menjadi acuan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
“Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik. Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).
Sementara, Ketua Fraksi Golkar di DPR, Muhammad Sarmuji mewanti-wanti tenggat karena tahapan pemilu harus segera dimulai. Menurut Sarmuji, pemerintah harus segera membentuk tim seleksi panitia penyelenggara pemilu sebelum akhir 2026.
Sarmuji mengatakan tahapan pemilu tak bisa dimulai jika undang-undangnya belum selesai direvisi.
“Ya, kan enggak mungkin dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu tanpa undang-undangnya selesai. Jadi kalau memang mau undang-undang ini diubah, ya harus segera kita mulai pembicaraannya,” ujar Sarmuji.
Editor: William
